Tuesday, 6 June 2017

100++ Contoh Akta, dan Surat Surat Lengkap

Oke berikut saya share berbagai macam contoh jenis-jenis akta, surat bisnis, lengkap dari beberapa sumber mulai dari buku, hingga blog. Namun mohon diperhatiakan agar tidak terlalu banyak menyebarluaskan data ini. Usahakan beli buku oke? Thank's
Oke, langsung saja silahkan di download









1. contoh 99 surat bisnis (khusus untuk intern perusahaan)
2.  contoh akta dari buku Tekhnik Pembuatan Akta cipt Dr. Herlien Budiono.,S.H

3. contoh akta dari Notary Comunity
4. contoh akta dari aktanotaril.blogspot

Friday, 2 June 2017

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pengurusan terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (selanjutnya disebut SIUP) memang bukanlah tugas dan kewajiban notaris untuk mengurusnya, namun biasanya notaris memberikan jasa khusus kepada klien mereka untuk menguruskan SIUP, Karena realita di lapangan banyak klien yang malas mengurus perizinan tersebut, maka dari itu akan sedikit saya bahas terkait apa fungsi dan tata cara pengurusan siup terutama di daerah Surabaya, kemungkinan sih di setiap daerah tidak jauh berbeda prosedurnya oke kita bahas saja langsung

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Manfaat SIUP untuk memudahkan masyarakat meminjam dana ke bank maupun lembaga keuangan resmi lainnya.


beberapa Fungsi SIUP :
1. Untuk pengajuan pinjaman melalui CSR BUMN
2. Pengajuan pinjaman bank lebih dari 50 Jt
3. Bantuan modal/ alat dari Negara

A. SIUP terdiri atas kategori sebagai berikut :

1. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

B. Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah

1. Cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan       
    mempergunakan SIUP perusahaan pusat.
      2. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
          a. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, dan Diurus, dijalankan atau dikelola                                         sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat                                             terdekat.
    b. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.

Persyaratan yang diperlukan :
  1. Formulir / Surat Permohonan SIUP (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id)
  2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab Perusahaan
  3. Surat Pernyataan Lokasi Usaha (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id)
  4. Copy Akta pendirian Perusahaan dan / atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang
    • - Bagi Badan Usaha Perorangan, Apabila memiliki Akta Pendirian
    • - Bagi Badan Usaha Usaha Firma, Akta Pendirian Perusahaan
    • - Bagi Badan Usaha CV, Akta Disahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Surabaya
    • - Bagi Badan Usaha PT, Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    • - Bagi Badan Usaha Koperasi , Akta dilampiri Surat Keputusan pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UMKM
  5. Pas Photo terbaru Pemilik/ Pengurus/ Penanggung Jawab perusahaan
  6. Surat Ijin atasan bagi anggota PNS/Tentara/Polri , jika sudah pensiun, maka melampirkan SK Pensiun;
  7. Perubahan Modal
    • - Bagi Badan Usaha Firma, CV, PT, Koperasi : Neraca Perubahan Modal
    • - Bagi Badan Usaha Perorangan : Surat Pernyataan Perubahan Modal
  8. Penggantian
    • - Jika Hilang : Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian yang dilaporkan oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan
    • - Jika Rusak : SIUP yang rusak
  9. Surat Pernyataan / Persetujuan Memiliki SIUP (Khusus untuk permohonan Baru) Bagi Badan Usaha yang telah berdiri 3 bulan berdasarkan akta pendirian (pencetakan sudah disediakan di aplikasi ssw.surabaya.go.id)

s      download Form yang diperlukan: 









Thursday, 1 June 2017

Perbedaan Salinan, Kutipan, Grosse Akta, dan Akta In Originali



Dalam ketentuan pasal 16 huruf c UUJN ditentukan bahwasanya salah satu dari kewajiban Notaris adalah mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta bedasarkan minuta akta. Selain itu Notaris juga dapat mengeluarkan akta In originali terkait dalam perbedaan dari empat hal tersebut adalah sebagai berikut;

No
Salinan Akta
Kutipan Akta
Grosse Akta
In Originali
1
Salinan Kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta terscantum frasa “diberikan sebagai SALINAN  yang sama bunyinya” (pasal 1 angka 9 UUJN)
Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan ada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa : “diberikan sebagai KUTIPAN” (pasal 1 angka 10 UUJN)
Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADALIAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial
(Pasal 1  angka 11 UUJN)
Akta in Originali dapat dibuat lebih dari 1 rangkap, ditanda tangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata
“BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA” (pasal 16 ayat 4 UUJN)

2
------
-------
 Notaris yang mengeluarkan Grosse Akta membuat catatan pada minuta ata mengenaai penerima Grosse Aktadan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris.
(pasal 55 ayat (1) UUJN)
Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal notaris mengeuarkan akta in originali.  (pasal 16 ayat (2) UUJN)
Artinya adalah akta in originali adalah pengecualian terhadap penyimpanan minuta akta.
3
-------
-------
-------
Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.     Akta pembayaran sewa, bunga dan pensiunan
b.     Akta penawaran pembayaran tunai
c.     Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
d.     Akta kuasa
e.     Akta keterangan kepemilikan
f.        Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(pasal 16 ayat (3) UUJN)
Sebagai catatan ketentuan pada huruf f banyak ditemui pada akta-akta PPAT

4
Wajib dibubuhi teraan cap/stempel
(Pasal 56 ayat 1 UUJN)
Wajib dibubuhi teraan cap/stempel
(Pasal 56 ayat 1 UUJN)
Wajib dibubuhi teraan cap/stempel
(Pasal 56 ayat 1 UUJN)
 Wajib dibubuhi teraan cap/stempel
(Pasal 56 ayat 1 UUJN)
5.
Grosse akta, Salinan Akta, Kutipan Akta notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah
(Pasal 57 UUJN)
Grosse akta, Salinan Akta, Kutipan Akta notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah
(Pasal 57 UUJN)
Grosse akta, Salinan Akta, Kutipan Akta notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang protokol notaris yang sah
(Pasal 57 UUJN)
-------

JENIS AKTA

Menurut bentuk dan jenisnya sendiri Akta Otentik dapat dibagi menjadi 2 jenis
1.      Akta Partij: Akta ini partij merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi bedasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyyatakan oleh notaris di dalam suatu akta notaris dan yang (para) penghadap menandatangani akta itu, maka dari itu, dikatakan akta tersebut “dibuat dihadapan” (ten overstaan) notaris.
·         Pada akta pihak/akta partij “membuat” akta terdiri atas:
1.      Penyusunan
2.      Pembacaan akta oleh Notaris
2.      Akta Relaas : Akta relaas adalah akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Akta yang dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris dikenal sebagai akta “yang dibuat oleh” (door) Notaris.
·         Pada akta relaas “membuat” diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum)
1.      Menyusun berita acara
2. Membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya.

PERAN DAN PERSIAPAN MENJADI NOTARIS (part 1)



A.   PERAN NOTARIS
Banyak orang awam bertanya atau bahkan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya peran notaris itu, keberadaannya buat apa? dan masih banyak sekali pertanyaan lain yang masih sering kita dengar terkait profesi notaris ini. Maka dari itu disini akan saya paparkan terkait tugas dan wewenang notaris sehingga kita dapat lebih paham tentang profesi ini.
     Didalam penjelasan umum Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) telah dijelaskan secara runtut tentang fungsi dan peran notaris, namun sederhananya mengapa dibutuhkan notaris adalah karena kebutuhan manusia yang menginginkan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas tentang hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dan pemenuhan ini dapat di dapatkan melalui akta otentik.
     Pengertian daripada akta otentik sendiri dapat ditemui dalam pasal 1868 KUHP yang berbunyi “su atu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” Akta otentik sendiri merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh. Artinya disini, bilamana terjadi sengketa yang berujung pada proses peradilan perdata maka akta otentik ini dianggap sebagai alat bukti terkuat. Pihak-pihak yang menentang kebenarannya haruslah mampu membuktikan.

B.    PERSIAPAN MENJADI NOTARIS
Dalam pasal 2 UUJN disebutkan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri”. Perlu dipahami, notaris diangkat oleh menteri bukanlah untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang berkait dengan kegiatan pemerintahan. Karenanya notaris bukanlah Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) karena sekalipun notaris diangkat oleh menteri, bukan berarti ia menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Notaris bekerja atas dasar perintah undang-undang, guna memenuhi permintaan masyrakat yang membutuhkan akan adanya alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris juga tidaklah digaji oleh pemerintah, mereka mendapatkan “honorarium” dari klien atau masyarakat yang meminta jasa kepadanya. 
Karena besarnya kepercayaan masyarakat, terhadap akta  yang dibuat oleh notaris maka dari itu ada berbagai macam syarat-syarat yang diajukan sebelum seseorang dapat diangkat menjadi seorang notaris. Bedasarkan pasal 3 UUJN disebutkan
“syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah
a.     Warga Negara Indonesia
b.     Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
c.     Berumur paling sedikit 27 tahun
d.     Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
e.     Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
f.        Telah menjalani magang atau senyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata  dua kenotariatan.
g.     Tidak berstatus sebgai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang0undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan;
h.     Tidak pernah dijatuhi pidana penjara bedasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Selain daripada aspek-aspek formil yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam pasal 3 UUJN tersebut, perlu dipahami bahwasanya seorang notaris haruslah memiliki 3 basic utama antara lain:
     I.        Pengetahuan (knowladge) terutama pengetahuan-pengetahuan hukum, perlu kita ingat ilmu hukum sering kali berkembang dan mengalami perubahan banyak-banyak membaca buku dan terus belajar
    II.        Pengalaman, betapa pentingnya pengalaman ini lantaran ada banyak hal yang tidak diajarkan dibangku pendidikan. Oleh sebab itulah diadakan magang bagi calon notaris agar kedepannya bisa lebih siap menghadapi klien pada saat buka praktek. Jangan berfikir bahwa peningkatan masa magang calon notaris yang dulunya hanya 1 tahun sekarang menjadi 2 tahun sebagai beban. Karena sebenarnya masa magang 2 tahun itu sendiri masih sangat sedikit. Bayangkan saja di Belanda sendiri calon Notaris diharuskan magang hingga 6 tahun sebelum ia diangkat sebagai Notaris. Karena memang pengalaman itu sangat diperlukan, dari magang itu diharapkan kita bisa belajar banyak hal, mulai dari cara menghadapi klien, hingga pengurusan-pengurusan lain yang berkait dengan pekerjaan kita sebagai notaris.

   III.        Sikap Mental, sikap mental ini juga merupakan hal yang penting bagi notaris, contohnya adalah kejujuran, disiplin dalam segala hal, dapat mengendalikan emosi baik saat menghadapi klien, saat kita berhubungan dengan rekan sesama notaris baik dalam organisasi maupun saat kita menjalankan jabatan sebagai notaris, dan juga ketika kita bekerjasama dengan pegawai kita dalam hal ini dibutuhkan  sikap mental yang baik. Termasuk pula baik pegawai, calon notaris, maupun notaris sendiri haruslah kita untuk merahasiakan akta. 


Monday, 29 May 2017

NOTARIS “OPENBARE AMBTENAREN"

        Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting  dari negara Indonesia yang  menganut prinsip Negara hukum (Ps.1 ay.3 UUD NRI Th 1945). Dengan prinsip ini,  Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum, melalui alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu jaminan atas kepastian hukum yang  memberikan perlindungan hukum adalah   alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting berupa “akta otentik”.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud UU 4/2014 tentang jabatan notaris

Ps 1868 BW : suatu akta otentik ialah suatu akta yg dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan pejabat umum yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Ps 1870 & 1871 KUHPer : Akta otentik adl alat pembuktian yg sempurna bagi kedua pihak & AW,sekalian org yg mendapat haknya dari akta tsb, memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yg mutlak. 


Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah,formil dan materil:
  • Kekuatan pembuktian lahiriah; akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik,krn kehadirannya,kelahirannya sesuai /ditentukan dg per-uu-an yg mengaturnya;
  • Kekuatan pembuktian formil; apa yg dinyatakan dlm akta tsb adl benar.Kekuatan pembuktian materil;memberikan kepastian thd peristiwa,apa yg diterangkan dlm akta itu benar.

     Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Dalam Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa Notaris : de ambtenaar. Jika ketentuan dalam  Wet op het Notarisambt  tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat, Profesi Notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh UU.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah  Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 PJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : 

"De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is."

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.

Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Art. 1 dalam Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, op.cit., hlm. V.  
Istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).  Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.
`        
        Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari  Ambtenaren  adalah Pejabat.  Dengan demikian  Openbare Ambtenaren  adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan  Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain istilah  Openbare  diterjemahkan sebagai Umum.

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.  Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan  (nonexecutable). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman, yaitu :
   
          Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

SELURUH MATERI KULIAH MAGISTER KENOTARIATAN





Mohon maaf lama tidak posting apa-apa dikarenakan ada kekacauan server google drive, maka dari itu terpaksa saya sendiri harus menghapus semua artikel yang pernah di posting tapi tenang dikarenakan suatu saat saya sendiri membutuhkan artikel-artikel tersebut. Maka pada hari ini seluruh artikel tersebut sudah selesai di backup kembali dan lebih diringkas.mulai dari awal perkuliahan hingga akhir. Oke kalau begitu silahkan di download saja semua materinya, terimakasih :)